Aset Negara Pasukan Pemburu Aset Negara Negara terancam kehilangan aset bernilai trilyunan rupiah. Pemeriksaan BPK terhadap 52 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menemukan adanya potensi hilangnya aset negara senilai Rp 7,353 trilyun. Temuan itu kebanyakan berupa ketidaktertiban pencatatan aset sebanyak 77 temuan, dengan nilai Rp 6,44 trilyun. Temuan terbanyak kedua adalah aset berupa tanah yang belum bersertifikat sebanyak 24 temuan, dengan nilai Rp 759,48 milyar. Total jenderal, BPK menemukan potensi hilangnya aset negara sebesar Rp 24,8 trilyun. Status aset itu tidak jelas atau berpindah tangan ke pihak ketiga tanpa proses peralihan yang sah. Selain itu, KPK pun akan mengupayakan pembenahan peraturan perundangan menyangkut aset negara dan mengupayakan agar aset-aset negara berupa tanah bisa dibuatkan sertifikatnya. Untuk melaksanakan penertiban itu, KPK akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, BPK, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya.
[Nasional, Gatra Nomor 28 Beredar Kamis, 22 Mei 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Pilkada Kaltim - Quick Count LSI Awang Farouk Sementara Unggul Balikpapan, 26 Mei 2008 19:18 Hasil quick count dari Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan, pasangan Awang Farouk Ishak-Farid Wadjdy untuk sementara lebih unggul dari tiga pasangan lainnya pada pilkada Kaltim. [ Print | Email ]
Sepak Bola - Laga Persahabatan Irak Terancam Sanksi Larangan Main Sydney, 26 Mei 2008 16:46 FIFA, Selasa (27/5), akan memutuskan, apakah akan melarang Irak, yang membubarkan asosiasi sepak bolanya, mengikuti kompetisi jelang kualifikasi Piala Dunia. [ Print | Email ]
Penghematan Anggaran Presiden Tunda ke Eropa Jakarta, 26 Mei 2008 16:42 Presiden Yudhoyono menunda kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa guna menghemat anggaran negara, dan kini memusatkan perhatian pada masalah ekonomi. [ Print | Email ]
Istana Kepresidenan Dikunjungi 3.000 Wisatawan Jakarta, 26 Mei 2008 16:34 Minat warga mengunjungi Istana Presiden, dalam program Istana untuk Rakyat, cukup besar. Pekan pertama (24-25/5), jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 3.000 orang [ Print | Email ]
Kasus 447 Gr Ganja Effendi Bebas dari Tiang Gantungan Kuala Lumpur, 26 Mei 2008 16:26 Effendi, seorang warga Aceh, bebas dari hukuman gantung di Malaysia, karena terbukti bersalah membawa 447 gram ganja. Ia divonis 10 tahun penjara. [ Print | Email ]
Insiden Penyerbuan Unas Widodo: Demi Hukum, Polisi Bisa Masuk Kampus Jakarta, 26 Mei 2008 16:26 Widodo AS mengatakan, demi penegakan hukum aparat bisa memasuki wilayah instansi lain kecuali kedutaan besar. "Demi penegakan hukum aparat bisa memasuki kampus," katanya. [ Print | Email ]
Bergelimang dalam Budaya Kumuh Anda jangan terlalu berharap masalah BLBI akan tuntas dalam beberapa tahun ini jika pimpinan negara tetap saja dalam keraguan untuk bertindak, sementara sebagian aparat penegak hukum tidak bisa membebaskan diri dari lingkungan yang keji dan kumuh itu. [ Print | Email ]
Yudi Latif Tanda Kebangkitan Lantas, tanda apakah yang kita ciptakan pada masa kini, seabad setelah BO berdiri? Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta karena kepintaran kembali dihinakan oleh ''kebangsawanan baru'': kroni dan kemewahan. [ Print | Email ]
Fachry Ali Robohnya Dunia Santri Bayangan atau bahkan nikmat kekuasaan yang dapat diraih melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan saja telah membuat komunitas santri menjadi tak imun terhadap aktor-aktor eksternal, melainkan juga membuat mental qanaah memudar. [ Print | Email ]
Alkisah
Negara terancam kehilangan aset bernilai trilyunan rupiah. Pemeriksaan BPK terhadap 52 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menemukan adanya potensi hilangnya aset negara senilai Rp 7,353 trilyun. Temuan itu kebanyakan berupa ketidaktertiban pencatatan aset sebanyak 77 temuan, dengan nilai Rp 6,44 trilyun. Temuan terbanyak kedua adalah aset berupa tanah yang belum bersertifikat sebanyak 24 temuan, dengan nilai Rp 759,48 milyar. Total jenderal, BPK menemukan potensi hilangnya aset negara sebesar Rp 24,8 trilyun. Status aset itu tidak jelas atau berpindah tangan ke pihak ketiga tanpa proses peralihan yang sah. Selain itu, KPK pun akan mengupayakan pembenahan peraturan perundangan menyangkut aset negara dan mengupayakan agar aset-aset negara berupa tanah bisa dibuatkan sertifikatnya. Untuk melaksanakan penertiban itu, KPK akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, BPK, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya.
Yudi Latif
