Agama Ambang Batas Agama Sempalan Rujukan politik hukum pemerintah dalam menyikapi aliran sempalan belum serasi. Rencana pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, yang dilansir sejak medio April lalu, hingga kini masih mengambang. Penyebab paling kasatmata adalah tajamnya pro-kontra di tengah masyarakat. Sehingga pemerintah merasa perlu waktu lebih untuk merumuskan format solusi yang cermat. Di balik gejala permukaan itu, pangkal soal yang penting segera dibenahi adalah belum serasinya perangkat regulasi yang jadi dasar kebijakan. Sejumlah peraturan yang diproduksi pasca-reformasi mengandung paradigma akomodatif terhadap kebebasan beragama, termasuk pada kelompok sempalan. Sementara itu, perundangan warisan lama yang masih berlaku berpijak pada gagasan yang kurang memberi ruang pada penyimpangan agama arus utama. Mendesak diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK mampu merumuskan titik temu yang akomodatif pada kepentingan dua pihak.
[Nasional, Gatra Nomor 29 Beredar Kamis, 29 Mei 2008] [ Print | Email ]
Ganti BLT dengan Padat Karya Pelaihari, 3 Juni 2008 14:40 Seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut mengusulkan penggantian bantuan langsung tunai (BLT) dengan program padat karya, agar tidak membuat orang miskin jadi pemalas. [ Print | Email ]
FPI Laporkan 289 Orang ke Polda Metro Jaya Jakarta, 3 Juni 2008 14:14 Sejumlah pimpinan FPI dan ormas lainnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan 289 orang, yang menurut mereka, dalang dari insiden kekerasan di Monas (1/6). [ Print | Email ]
Permintaan Sendiri Pollycarpus Dipindahkan ke LP Sukamiskin Bandung Jakarta, 3 Juni 2008 11:10 Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun kasus kematian Munir, dipindahkan dari LP Cipinang, Jakarta, ke LP Sukamiskin, Bandung, sejak 23 Mei 2008. [ Print | Email ]
Bergelimang dalam Budaya Kumuh Anda jangan terlalu berharap masalah BLBI akan tuntas dalam beberapa tahun ini jika pimpinan negara tetap saja dalam keraguan untuk bertindak, sementara sebagian aparat penegak hukum tidak bisa membebaskan diri dari lingkungan yang keji dan kumuh itu. [ Print | Email ]
Yudi Latif Tanda Kebangkitan Lantas, tanda apakah yang kita ciptakan pada masa kini, seabad setelah BO berdiri? Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta karena kepintaran kembali dihinakan oleh ''kebangsawanan baru'': kroni dan kemewahan. [ Print | Email ]
Fachry Ali Robohnya Dunia Santri Bayangan atau bahkan nikmat kekuasaan yang dapat diraih melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan saja telah membuat komunitas santri menjadi tak imun terhadap aktor-aktor eksternal, melainkan juga membuat mental qanaah memudar. [ Print | Email ]
Alkisah
Rujukan politik hukum pemerintah dalam menyikapi aliran sempalan belum serasi. Rencana pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, yang dilansir sejak medio April lalu, hingga kini masih mengambang. Penyebab paling kasatmata adalah tajamnya pro-kontra di tengah masyarakat. Sehingga pemerintah merasa perlu waktu lebih untuk merumuskan format solusi yang cermat. Di balik gejala permukaan itu, pangkal soal yang penting segera dibenahi adalah belum serasinya perangkat regulasi yang jadi dasar kebijakan. Sejumlah peraturan yang diproduksi pasca-reformasi mengandung paradigma akomodatif terhadap kebebasan beragama, termasuk pada kelompok sempalan. Sementara itu, perundangan warisan lama yang masih berlaku berpijak pada gagasan yang kurang memberi ruang pada penyimpangan agama arus utama. Mendesak diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK mampu merumuskan titik temu yang akomodatif pada kepentingan dua pihak.
Yudi Latif
