Jalur Korupsi Pegawai Bergaji Tinggi Reformasi kepegawaian di Departemen Keuangan dengan memberi gaji tinggi dinilai gagal mencegah aparatnya tidak melakukan korupsi. Lewat kebijakan yang berlaku per 1 Juli 2007 itu, Menteri Keuangan menaikkan uang tunjangan. Pegawai terendah (grade 1) mendapat tunjangan Rp 1,33 juta per bulan, sedangkan pegawai tertinggi (grade 27) mendapat tunjangan Rp 46,95 juta. Dengan kenaikan penghasilan itu, diharapkan kinerja pegawai di Depkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, makin baik. Praktek-praktek kotor bisa diminimalkan. Kenyataannya, meskipun pegawai Bea dan Cukai sudah digaji tinggi, mereka masih melakukan korupsi. Hal ini terbukti dari hasil sidak KPK di Tanjung Priok. Dari segi nominal, uang suap temuan KPK yang mencapai Rp 500 juta itu bisa dibilang kecil. Setidaknya jika dibandingkan dengan perkiraan kalangan broker bahwa peredaran uang suap atau pungli di sana mencapai milyaran rupiah per hari. "Program reformasi itu hanya ada di atas kertas. Prakteknya nol," kata Dradjad Wibowo, pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi XI DPR. Dradjad melihat temuan KPK di Bea dan Cukai Tanjung Priok itu hanya gunung es. Yang terlihat hanya ujungnya, sedangkan di bawahnya masih sangat besar.
[Laporan Utama, Gatra Nomor 30 Beredar Kamis, 5 Juni 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Terkait Penangkapan Anggota FPI Gus Dur Berterimakasih pada Yudhoyono Jakarta, 5 Juni 2008 17:52 Gus Dur menyampaikan terima kasih pada Presiden Yudhoyono terkait penangkapan pimpinan dan anggota FPI. "Dan akan lebih berterimakasih lagi jika FPI dibubarkan," tambahnya [ Print | Email ]
MUI Serahkan Masalah FPI ke Pemerintah Jakarta, 5 Juni 2008 17:28 MUI menyerahkan penyelesaian masalah insiden di Lapangan Monas, Minggu (1/6), yang melibatkan massa FPI kepada pemerintah. Harus menjaga asas praduga tak bersalah. [ Print | Email ]
Pemukulan Polisi Komnas HAM Fasilitasi Mahasiswa Serahkan Diri Jakarta, 5 Juni 2008 17:14 Komnas HAM memfasilitasi mahasiswa Universitas Mpu Tantular, Jhon Irvan, tersangka pelaku pemukulan terhadap Ipda Henryco Manurung, untuk menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, Kamis. [ Print | Email ]
Insiden Monas Ketua FPI Tolak Teken Surat Penahanan Jakarta, 5 Juni 2008 16:28 Ketua FPI Habib Rizieq Shihab menolak menandatangani surat penahanan yang disodorkan penyidik Polda Metro Jaya beberapa saat sebelum dibawa ke ruang tahanan, Kamis (5/6). [ Print | Email ]
KPK Periksa Hetty Koes Endang Jakarta, 5 Juni 2008 16:22 Penyanyi Hetty Koes Endang, Kamis (5/6), diperiksa KPK. Istri mantan anggota DPR Yusuf Amir Faisal itu tak bersedia menyebutkan untuk kasus apa dirinya diperiksa. [ Print | Email ]
Bergelimang dalam Budaya Kumuh Anda jangan terlalu berharap masalah BLBI akan tuntas dalam beberapa tahun ini jika pimpinan negara tetap saja dalam keraguan untuk bertindak, sementara sebagian aparat penegak hukum tidak bisa membebaskan diri dari lingkungan yang keji dan kumuh itu. [ Print | Email ]
Yudi Latif Tanda Kebangkitan Lantas, tanda apakah yang kita ciptakan pada masa kini, seabad setelah BO berdiri? Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta karena kepintaran kembali dihinakan oleh ''kebangsawanan baru'': kroni dan kemewahan. [ Print | Email ]
Fachry Ali Robohnya Dunia Santri Bayangan atau bahkan nikmat kekuasaan yang dapat diraih melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan saja telah membuat komunitas santri menjadi tak imun terhadap aktor-aktor eksternal, melainkan juga membuat mental qanaah memudar. [ Print | Email ]
Alkisah
Reformasi kepegawaian di Departemen Keuangan dengan memberi gaji tinggi dinilai gagal mencegah aparatnya tidak melakukan korupsi. Lewat kebijakan yang berlaku per 1 Juli 2007 itu, Menteri Keuangan menaikkan uang tunjangan. Pegawai terendah (grade 1) mendapat tunjangan Rp 1,33 juta per bulan, sedangkan pegawai tertinggi (grade 27) mendapat tunjangan Rp 46,95 juta. Dengan kenaikan penghasilan itu, diharapkan kinerja pegawai di Depkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, makin baik. Praktek-praktek kotor bisa diminimalkan. Kenyataannya, meskipun pegawai Bea dan Cukai sudah digaji tinggi, mereka masih melakukan korupsi. Hal ini terbukti dari hasil sidak KPK di Tanjung Priok. Dari segi nominal, uang suap temuan KPK yang mencapai Rp 500 juta itu bisa dibilang kecil. Setidaknya jika dibandingkan dengan perkiraan kalangan broker bahwa peredaran uang suap atau pungli di sana mencapai milyaran rupiah per hari. "Program reformasi itu hanya ada di atas kertas. Prakteknya nol," kata Dradjad Wibowo, pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi XI DPR. Dradjad melihat temuan KPK di Bea dan Cukai Tanjung Priok itu hanya gunung es. Yang terlihat hanya ujungnya, sedangkan di bawahnya masih sangat besar.
Yudi Latif