Sesama Santri Kok Bentrok Insiden berdarah massa FPI dengan massa AKKBB di Monas berbuntut panjang. Seruan agar pemerintah membubarkan FPI makin kencang. Tak hanya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, aksi juga meluas hingga ke Kalimantan Barat dan Kaliman Timur serta beberapa wilayah lainnya. Namun banyak juga pihak yang membelanya. Menanggapi maraknya aksi menuntut pembubaran dan mendukung FPI itu, pemerintah melalui Depdagri sejauh ini masih memakai format persuasif seperti pada 2006. Menurut Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, Sudarsono, Depdagri sudah melayangkan teguran, baik kepada FPI maupun AKKBB. "AKKBB ditegur karena belum mendaftar ke Depdagri," kata Sudarsono. Sedangkan untuk FPI, pemerintah akan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA). Permohonan pendapat hukum itu akan dilampirkan bersama berkas-berkas pemeriksaan polisi. "Setelah itu, baru terserah MA, apakah mau pembekuan pengurus atau pembekuan organisasi," ujar Sudarsono. Kini bola beralih ke tangan MA. Kita tunggu saja apa jadinya.
[Laporan Khusus, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008] [ Print | Email ]
YANG HANGAT
Penemu "Blue Energy" Undang Menristek Nganjuk, 18 Juni 2008 16:58 Djoko Suprapto, penemu "Blue Energy", mengundang Menteri Riset Teknologi Kusmayanto Kadiman, agar menyaksikan kemampuannya mengubah air menjadi bahan bakar alternatif. [ Print | Email ]
Skandal Suap Jaksa BLBI Kemas Yahya Dicecar 23 Pertanyaan Jakarta, 18 Juni 2008 16:58 Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman, dicecar 23 pertanyaan oleh tim pengawas Kejaksaan Agung, menyangkut perbincangannya dengan Artalyta Suryani. [ Print | Email ]
Realisasi Pencairan BLT Masih Rendah Jakarta, 18 Juni 2008 15:54 PT Pos Indonesia (Persero) mengungkapkan, realisasi pencairan BLT tahap pertama (Juni-Agustus) hingga Rabu (18/6), mencapai 6,46 persen atau Rp368,360 miliar bagi 1.227.869 rumah tangga sasaran. [ Print | Email ]
Pakar Politik Deliar Noer Wafat Jakarta, 18 Juni 2008 15:52 Pakar politik Universitas Indonesia Prof Dr Deliar Noer, Rabu (18/6), sekitar pukul 10.30 WIB, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, karena usia lanjut. [ Print | Email ]
Kasus Suap Jaksa BLBI Ajudan Ayin Kena Sanksi Disiplin Jakarta, 18 Juni 2008 15:44 Sersan Kepala Agus Heryanto, ajudan dari Artalyta Suryani, telah dijatuhi sanksi disiplin karena terbukti menjalankan tugas di luar tugas pokoknya sebagai prajurit TNI aktif yang merupakan pelanggaran berat. [ Print | Email ]
Inu Ambil Formulir Pendaftaran Cagub Pekanbaru, 18 Juni 2008 15:16 Inu Kencana benar-benar serius ingin jadi gubernur Riau. Mantan dosen IPDN itu mendatangi KPU provinsi itu di Pekanbaru, Rabu (18/6), untuk mengambil formulir pendaftaran untuk bakal calon gubernur Riau. [ Print | Email ]
PI, IM, & IM: Bacaan Wajib Pemimpin Setelah hampir 63 tahun Indonesia merdeka, apakah cita-cita kemerdekaan semakin mendekat atau malah semakin menjauh? Adalah tugas kita masing-masing untuk memberikan jawaban secara jujur dan lugas. [ Print | Email ]
Radhar Panca Dahana Paradoks Indonesia Lebih senang menonton hiburan yang melenakan ketimbang membahas dan mencari solusi hidup yang kian rumit. Lebih berkhayal tentang "sukses yang gampang" ketimbang "kerja yang keras dan susah". [ Print | Email ]
Eko Budihardjo Elite Perlu "Menungging" Mesti diingat bahwa hungry people dengan mudah menjadi angry people, apalagi bila mereka merasa diperlakukan tidak adil. Para elite politik mesti belajar dari kearifan lokal warisan nenek moyang. [ Print | Email ]
Alkisah
Insiden berdarah massa FPI dengan massa AKKBB di Monas berbuntut panjang. Seruan agar pemerintah membubarkan FPI makin kencang. Tak hanya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, aksi juga meluas hingga ke Kalimantan Barat dan Kaliman Timur serta beberapa wilayah lainnya. Namun banyak juga pihak yang membelanya. Menanggapi maraknya aksi menuntut pembubaran dan mendukung FPI itu, pemerintah melalui Depdagri sejauh ini masih memakai format persuasif seperti pada 2006. Menurut Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri, Sudarsono, Depdagri sudah melayangkan teguran, baik kepada FPI maupun AKKBB. "AKKBB ditegur karena belum mendaftar ke Depdagri," kata Sudarsono. Sedangkan untuk FPI, pemerintah akan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA). Permohonan pendapat hukum itu akan dilampirkan bersama berkas-berkas pemeriksaan polisi. "Setelah itu, baru terserah MA, apakah mau pembekuan pengurus atau pembekuan organisasi," ujar Sudarsono. Kini bola beralih ke tangan MA. Kita tunggu saja apa jadinya.
Radhar Panca Dahana
Eko Budihardjo
